Palembang, Radar Keadilan – Pemerintah dan pelaku usaha secara agresif mengakselerasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin untuk diwujudkan sebagai simpul logistik strategis baru di Sumatera Selatan.
Langkah ini menjadi tonggak penting transformasi sektor maritim, sekaligus menjadi ujian nyata bagi perbaikan tata kelola yang selama ini kerap terhambat oleh persoalan koordinasi dan kepastian regulasi.
Kegiatan sosialisasi pengusahaan area konsesi yang digelar pada Rabu (29/04/2026) di The Alts Hotel, Palembang, mempertemukan seluruh pemangku kepentingan mulai dari regulator, operator, hingga asosiasi usaha.
Forum ini difokuskan untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan wilayah perairan pelabuhan, mencakup aspek perizinan, pembagian peran, hingga tanggung jawab operasional.
PT Benua Laut Lepas (BLL) selaku pemegang konsesi menegaskan komitmennya tidak hanya berperan sebagai operator, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor perekonomian daerah.
Direktur Utama BLL, Alvin Reynaldi Setiawan, menilai bahwa Tanjung Carat memiliki nilai strategis yang sangat krusial dalam menopang aktivitas ekspor skala besar.
Namun, potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan melalui tata kelola yang disiplin, terintegrasi, dan berbasis pada sistem yang kuat.
“Penataan kawasan harus mengedepankan aspek keselamatan, transparansi, dan efisiensi. Tanpa koordinasi lintas instansi yang solid, potensi besar Tanjung Carat sulit dimaksimalkan,” tegas Alvin.
Pernyataan tersebut menyoroti tantangan klasik yang selama ini dihadapi sektor logistik, yakni tumpang tindih kewenangan, lemahnya sinkronisasi antarlembaga, serta ketidakpastian regulasi yang seringkali menjadi penghambat masuknya investasi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Aries Irwan Wahyu, menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan konsesi menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Namun, ia juga mengingatkan agar setiap ekspansi pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup yang sering menjadi isu sensitif dalam proyek kawasan pesisir.
Dari kalangan pelaku usaha, Ketua DPC INSA Kota Palembang, Kurmin Halim, menyambut positif inisiatif ini sebagai momentum pembangunan.
Meski demikian, ia menyoroti pentingnya kebijakan tarif yang kompetitif.
“Daya saing akan sangat ditentukan oleh struktur biaya. Jika tarif tidak kompetitif, maka efisiensi yang diharapkan bisa sulit tercapai,” ujar Kurmin.
Sosialisasi ini juga menjadi wadah diskusi teknis untuk meminimalisir potensi konflik di lapangan, mengingat implementasi aturan melibatkan banyak institusi mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KSOP Kelas I Palembang, Bea Cukai, hingga aparat penegak hukum.
Ke depan, keberhasilan menjadikan Tanjung Carat sebagai pusat logistik modern tidak hanya ditentukan oleh status legalitas konsesi, melainkan juga pada konsistensi penegakan regulasi dan kemampuan membangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Tanpa fondasi tersebut, ambisi besar ini berisiko kembali terjebak pada masalah lama berupa inefisiensi dan fragmentasi tata kelola yang menghambat kemajuan. (*/Andrian)
