“Bus sekolah gratis sudah diusulkan sejak lama, namun hingga kini belum terealisasi,” ujarnya, menekankan pentingnya komitmen nyata.
Dhamroni juga menyoroti ketidakakuratan data dalam penyaluran insentif tenaga kesehatan, guru honorer, guru ngaji, dan kader posyandu.
“Program ini bagus, tetapi data dasarnya lemah. Kita tak ingin kasus UHC terulang,” katanya, mengingatkan pentingnya integrasi data antar-dinas.
Program “Satu Desa, Satu Duta Wisata” juga dikritik karena kurangnya kajian potensi desa.
“Harus jelas desa mana yang layak dan bagaimana strategi pembinaannya,” tegas Dhamroni.
Ia juga menyarankan optimalisasi potensi lokal seperti Fish Storage di Lingkar Timur dan revitalisasi pabrik gula tua di Wringin dan Watu Tulis sebagai destinasi wisata. Alokasi anggaran Rp5 juta per warung untuk revitalisasi warung rakyat juga dinilai tidak realistis.
Pansus DPRD mendesak agar RPJMD Sidoarjo 2025-2029 berpijak pada data yang akurat, berorientasi pada keadilan, dan didukung komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
Harapannya, program-program yang tertuang dalam RPJMD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo. (Dicky)
