Sekda Banyuasin Koordinasikan dengan Bappenas Terkait Pembiayaan Infrastruktur Air Bersih Melalui Skema KPBU

Dua Opsi Skema Pembiayaan Diperkuat: KPBU dan Bisnis ke Bisnis untuk Kerjasama dengan PT. Mustika Jimbaran Indah

Spread the love
Spread the love
         
 
  
                 
   
Jakarta, Radar Keadilan Kabupaten Banyuasin mengambil langkah konkret dalam pengembangan infrastruktur air bersih dengan melakukan koordinasi dan konsultasi resmi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan PT. Mustika Jimbaran Indah di The Plaza Office Tower Lantai 20, Plaza Indonesia, dan difokuskan pada pelaksanaan pembiayaan melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited.

Pertemuan dilaksanakan secara gabungan luring dan daring pada hari Selasa, 3 Januari 2026, di Ruang Rapat Bali Lantai 17, Menara Bappenas, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut mendalamkan pembahasan terkait kemungkinan skema pembiayaan yang akan diterapkan dalam kerjasama dengan PT. Mustika Jimbaran Indah sebagai perusahaan penyedia layanan air bersih.

Dua opsi utama menjadi fokus evaluasi, yaitu Skema KPBU dan Skema Bisnis ke Bisnis (B to B).

Setiap skema akan melalui proses kajian mendalam untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada, guna memastikan pemilihan model yang paling optimal bagi pembangunan daerah. Hal tersebut diuraikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim.

Para perwakilan dari Kabupaten Banyuasin, Bappenas, dan berbagai kementerian terkait berfoto bersama usai menyelesaikan pertemuan koordinasi pembiayaan infrastruktur air bersih pada 3 Januari 2026 di Ruang Rapat Bali Menara Bappenas. Acara ini fokus pada kajian mendalam terhadap skema KPBU dan Bisnis ke Bisnis untuk mendukung kerjasama dengan PT. Mustika Jimbaran Indah dalam mewujudkan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat Banyuasin.|Sangkut, radarkeadilan.com

Kegiatan penting ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintah pusat, antara lain:

Dengan adanya koordinasi lintas lembaga ini, pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Para peserta dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Bappenas, serta berbagai kementerian pusat berfoto bersama setelah menyelesaikan pertemuan koordinasi pada 3 Januari 2026 di Ruang Rapat Bali Menara Bappenas. Pertemuan ini membahas evaluasi skema pembiayaan KPBU dan Bisnis ke Bisnis untuk kerjasama dengan PT. Mustika Jimbaran Indah dalam pengembangan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan bagi wilayah Banyuasin.|Sangkut, radarkeadilan.com
Evaluasi mendalam terhadap skema pembiayaan akan memastikan kerjasama yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. (*/Sangkut)