Radar / HUKUM

Dua Jenderal TNI-Polri Serukan Kondusifitas NKRI: Unjuk Rasa Harus Jadi Ruang Edukasi Demokrasi!

Kapolri dan Panglima TNI Tekankan Pentingnya Persatuan dan Musyawarah dalam Menyikapi Perbedaan

KEADILAN08/31/2025

HUKUM, Musi Banyuasin, Nasional, POLITIK2196 Dilihat

Dua Jenderal TNI-Polri Serukan Kondusifitas NKRI: Unjuk Rasa Harus Jadi Ruang Edukasi Demokrasi! — Dua Jenderal, Satu Tujuan: Kapolri dan Panglima TNI sepakat jaga NKRI dengan wujudkan unjuk rasa yang aman dan konstruktif./Tim Biro Perwakilan MUBA, radarkeadilan.com

Spread the love

Post Views: 2,196

Musi Banyuasin, Radar Keadilan – Pasca serangkaian insiden unjuk rasa yang berujung ricuh, dua pucuk pimpinan tertinggi TNI-Polri kompak menyerukan pentingnya menjaga kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, S.E., M.Si menekankan bahwa unjuk rasa harus menjadi sarana edukasi demokrasi, bukan ajang untuk menciptakan keresahan.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, M.Si menegaskan, proses hukum terhadap tujuh Awak Rantis Brimob yang terlibat insiden akan berjalan transparan sesuai SOP.

“Sidang etik akan segera digelar oleh Bidang Propam Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolri mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.

“Namun, kebebasan itu harus dijalankan sesuai perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban. Demokrasi akan semakin kuat jika dijalankan dengan tertib dan bermartabat,” tegas Kapolri dalam live streaming bersama kontributor Mitra di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, S.E., M.Si mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Ia menekankan bahwa setiap perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah dan jalur hukum.

“Jangan sampai tindakan yang tidak bertanggung jawab merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Persatuan adalah kunci menjaga NKRI,” tegasnya.

Kedua jenderal sepakat bahwa unjuk rasa bukanlah ruang untuk menimbulkan keresahan, melainkan sarana edukasi berdemokrasi. Aspirasi masyarakat, mahasiswa, maupun buruh harus disampaikan dengan elegan, sedangkan pemerintah wajib mendengar dengan lapang dada.

Sejumlah elemen masyarakat Musi Banyuasin, termasuk Tim Media, mengingatkan bahwa aksi harus membawa solusi.

“Kalau hanya marah-marah tanpa arah, itu merugikan masyarakat. Lebih baik menjadikan aksi sebagai ruang gagasan, bukan sekadar letupan emosi belaka,” ujar salah satu perwakilan elemen masyarakat.

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa demokrasi sejati adalah ketika kebebasan berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Rakyat berhak bersuara, pemerintah wajib mendengar, dan aparat bertugas menjaga ruang demokrasi tetap aman.

Momentum unjuk rasa yang sempat memanas ini diharapkan menjadi refleksi bersama, agar setiap perbedaan pendapat ke depan bisa menjadi energi positif untuk membangun bangsa, bukan melahirkan konflik.

Pesan Kapolri dan Panglima TNI mengingatkan bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam suasana damai, tertib, dan berlandaskan hukum.

Bangsa ini akan maju jika seluruh elemen rakyat, pemerintah, dan aparat berjalan seiring menjaga keamanan, menghormati hukum, serta merawat demokrasi.

Dengan semangat kebersamaan, setiap peristiwa dapat menjadi guru, setiap pengalaman bisa jadi pembelajaran, dan setiap aksi dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan bangsa. (Tim media Kantor Biro Musi Banyuasin)