Mereka menuntut Kepala Desa Shoicunuruddin, yang akrab disapa Udin, untuk segera mengakhiri jabatannya, menyusul serangkaian dugaan penyelewengan anggaran yang meresahkan sejak tahun 2021.
Massa yang membawa spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan, mendesak sang kepala desa untuk memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai dugaan penyimpangan anggaran, mulai dari dana APBDes, BUMDes, hingga dana hibah dari kementerian.
Aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan warga yang merasa aspirasi mereka selama ini diabaikan.
#BUMDes #Transparansi #DesaBoro
“Kami menuntut transparansi! Dana hibah, BUMDes, hingga dana HUT RI, semuanya harus jelas pertanggungjawabannya,” seru Hariadi, koordinator aksi, dengan lantang di hadapan massa.
Hariadi membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades Boro. Salah satunya adalah terkait dana hibah Gapoktan dari Kementerian Pertanian senilai Rp 33 juta yang diduga tidak disalurkan sesuai peruntukannya.
Selain itu, warga juga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan dan tidak pernah dilaporkan kepada warga.
Dana ketahanan pangan yang dikelola BUMDes pada tahun 2025 saja mencapai Rp 205 juta, namun tidak ada hasil yang jelas. Dugaan penyimpangan juga mencuat terkait dana posyandu dan dana operasional desa.
“Dana ketahanan pangan yang dikelola BUMDes tahun ini saja mencapai Rp 205 juta. Tapi tidak ada hasilnya, tidak transparan. Termasuk dugaan penyimpangan dana posyandu dan dana operasional desa,” imbuh Hariadi.
Kejanggalan juga ditemukan dalam realisasi anggaran peringatan HUT RI 2025 yang dianggap tidak masuk akal. Dengan anggaran sebesar Rp 54 juta, hadiah utama yang diberikan hanya berupa dua sepeda listrik.
#DesaBoro #Transparansi #DanaHibah
“Anggarannya Rp 54 juta, tapi hadiah utamanya cuma dua sepeda listrik. Di mana sisanya?” tanya Hariadi dengan nada kecewa.
