Rentetan kebakaran sumur minyak ilegal yang terus berulang memicu pertanyaan serius tentang efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Masyarakat menilai, aparat kepolisian setempat terkesan tidak berdaya dalam menindak para pelaku, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ancaman keselamatan jiwa.
Api Abadi di Keluang: Kegagalan Penegakan Hukum?
Tim investigasi Radar Keadilan mencatat, Kamis (25/9/2025), bahwa meskipun himbauan dan penertiban sempat dilakukan, aktivitas ilegal ini terus berlangsung.
Kapolsek Keluang sebelumnya telah mengimbau agar dilakukan pembongkaran mandiri, namun imbauan tersebut diabaikan. Ironisnya, kebakaran terus terjadi, dengan sedikitnya empat insiden dalam sebulan terakhir.
“Kami sangat kecewa dengan kinerja Polsek Keluang. Kebakaran sumur minyak ilegal ini sudah seperti api abadi yang terus membara tanpa ada tindakan tegas,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Data di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik ilegal di sektor minyak rakyat. Kebakaran berulang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
“Dampak lingkungan akibat kebakaran ini sangat mengerikan. Tanah dan air tercemar, udara dipenuhi asap beracun. Kami khawatir generasi mendatang akan menanggung akibatnya,” ungkap seorang aktivis lingkungan.
Kapolsek Bungkam, Publik Kecewa
Upaya konfirmasi dari Tim Radar Keadilan kepada Kapolsek Keluang terkait lambannya penanganan kasus ini tidak membuahkan hasil. Kapolsek memilih untuk tidak memberikan komentar, yang semakin menambah kekecewaan publik.
“Sikap bungkam Kapolsek ini sangat disayangkan. Seharusnya, sebagai penegak hukum, beliau memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ini justru menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat mendesak Polda Sumsel untuk segera mengambil alih penanganan kasus ini. Negara tidak boleh kalah oleh mafia, dan lingkungan harus diselamatkan dari kehancuran akibat praktik ilegal yang dibiarkan berlarut-larut.
“Kami meminta Kapolda Sumsel untuk turun tangan langsung. Jangan biarkan wilayah hukum Polsek Keluang menjadi ‘ladang api permanen’ akibat penegakan hukum yang setengah hati,” tegas seorang perwakilan organisasi masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polsek Keluang. Kapolri diharapkan memberikan atensi khusus untuk menindaklanjuti lemahnya penanganan kasus ini dan mengevaluasi kinerja Kapolsek Keluang demi menjaga wibawa hukum, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
“Kami berharap Kapolri memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Jika perlu, lakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolsek Keluang. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” pungkasnya. (Desi)
