Ahmad Rizal, salah seorang warga penghuni perumahan, mengaku membeli tanah kaplingan secara sah dari seseorang bernama Iwan Bawang.
“Kami beli tanah kaplingan dan membangun rumah sendiri. Surat pembelian ada, dan pembayaran sudah lunas,” terangnya.
Menanggapi hal ini, Kasat Pol PP Erdian Syahri menegaskan bahwa hasil penelusuran akan segera dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin untuk ditindaklanjuti.
“Kita akan rapatkan bersama seluruh instansi terkait untuk validasi dan penyelarasan dokumen kepemilikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dan pemerintah,” jelasnya.
Secara hukum, aset daerah memiliki perlindungan yang kuat. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mengatur bahwa aset pemerintah tidak boleh dialihkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin dan persetujuan kepala daerah.
Penguasaan tanpa dasar hukum dapat dikategorikan sebagai penguasaan ilegal terhadap aset negara dan berpotensi dijerat Pasal 385 KUHP atau UU Tipikor jika ada unsur penyalahgunaan wewenang.
