Jakarta, Radar Keadilan – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional kembali digenjot.
Dalam rangka memastikan kelancaran progres Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung-Tempino-Jambi, Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH., menghadiri rapat koordinasi strategis bersama Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk mencari solusi konkret atas berbagai kendala yang masih menghambat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat.
Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menegaskan bahwa keberhasilan program nasional sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan.
KSP hadir untuk mendukung arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mempercepat berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan infrastruktur jalan tol.
“Kita akan bahas tuntas seluruh kendala dan permasalahan dalam percepatan Jalan Tol Trans Sumatera ini. Saya minta kepada Wagub Sumsel, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Banyuasin, Pengadilan Tinggi, PTPN, dan seluruh pihak terkait untuk memaparkan secara rinci tantangan yang dihadapi,” ujar Fadjar.
Ia pun menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen pemerintah daerah yang telah menunjukkan kerja sama yang sangat baik.
“Terima kasih kepada Wagub dan Bupati yang telah sangat kooperatif dan mendukung seluruh program nasional, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Banyuasin, Askolani, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan proyek vital ini.
Menurutnya, kehadiran jalan tol ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama ini terjebak kemacetan di jalur utama Palembang-Jambi.
“Kami dan seluruh masyarakat Banyuasin sangat menanti segera dioperasikannya jalan tol ini, karena keberadaannya sangat krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang kian parah,” tegas Askolani yang didampingi oleh Kadis Perkimtan Syahrial dan Plt. Kadis Kominfo Hj. Ida Bahagia.
“Sebelumnya, selama dua periode saya menjabat, kami telah berdialog langsung dengan masyarakat terkait masalah ganti rugi dan aspek lainnya. Kami sangat proaktif agar penyelesaian jalan tol ini segera terealisasi,” tambahnya.
Askolani juga mendorong pihak terkait seperti HK dan PTPN I untuk terus menjalin komunikasi intensif demi menyelesaikan sisa pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Dirut PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyampaikan target waktu yang jelas.
Pihaknya berkomitmen menyelesaikan pelepasan aset seluas 37 bidang yang terletak di Kecamatan Betung dan Banyuasin III tepat waktu.
“Kami menargetkan penyelesaian pada 16 Juni 2026 dan akan berusaha maksimal agar selesai sebelum tenggat waktu. Kami berjanji akan terus berkoordinasi erat dengan Pemkab Banyuasin,” kata Teddy.
Dukungan penuh juga datang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kajati Sumsel, Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan hukum dan fasilitasi agar pembangunan dapat berjalan lancar dan tol segera dapat dimanfaatkan oleh publik.
Memperkuat arah diskusi, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, meminta seluruh elemen untuk menjaga ritme koordinasi agar tidak ada kendala yang berlarut-larut.
“Kami memohon dukungan KSP agar jalan tol ini segera beroperasi, termasuk percepatan pembebasan lahan untuk ruas Linggau hingga Lahat. Pemerintah daerah tetap solid mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat demi kemajuan bersama,” tutup Cik Ujang. (*/Sangkut)
