Radar / Berita

RPJMD Sidoarjo 2025-2029: Pansus DPRD Desak Validasi Data dan Komitmen Nyata

Data yang akurat dan komitmen pemerintah menjadi sorotan utama dalam penyusunan RPJMD Sidoarjo 2025-2029.

KEADILAN07/05/202507/07/2025

Berita, DPRD, Jawa Timur, Sidoarjo2759 Dilihat

RPJMD Sidoarjo 2025-2029: Pansus DPRD Desak Validasi Data dan Komitmen Nyata — Caption: Realisasi program dan keadilan menjadi sorotan utama dalam forum konsultasi publik RPJMD Sidoarjo. Wakil Ketua Pansus I, Dhamroni Chudlori, mengajak semua pihak untuk memastikan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat./Dicky Pramono, radarkeadilan.com

Spread the love

Post Views: 2,759

Sidoarjo, Jawa Timur, Radar Keadilan – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo periode 2025-2029 menuai sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Pansus, Tarkit Erdianto, menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan harus berlandaskan data valid dan prinsip keadilan sosial.

Kritik pedas dilontarkan terhadap ketidakakuratan data, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dinilai menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan.

“Data DTKS yang selama ini digunakan tidak valid. Ketidakvalidan ini bermula dari tingkat RT dan RW. Validasi data harus menggunakan metode baru,” tegas Tarkit dalam forum konsultasi publik rancangan akhir RPJMD di Kantor Bappeda Sidoarjo, Sabtu (5/7/2025).

Caption: Fokus dan tegas! Ketua Pansus I, Tarkit Erdianto, memberikan masukan penting dalam forum konsultasi publik RPJMD Sidoarjo 2025-2029. Data valid dan komitmen yang kuat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah./Dicky Pramono, radarkeadilan.com

Ia mencontohkan program beasiswa yang hanya menyasar penerima dengan IPK tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi.

“Program beasiswa ini seperti program elektoral. Hanya yang memiliki IPK 3,8 ke atas yang lolos. Bagaimana dengan anak-anak di pelosok?” ujarnya, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih berkeadilan.

Program bantuan makanan bergizi gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat juga dikritik karena belum mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan.

“Apa artinya memberi MBG jika orang tuanya menganggur? Kita butuh lapangan kerja, bukan hanya program tambahan,” tandas Tarkit.

Wakil Ketua Pansus, Dhamroni Chudlori, senada dengan Tarkit. Ia menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam merealisasikan program prioritas seperti bus sekolah gratis, pengembangan desa wisata, dan revitalisasi warung rakyat.

“Bus sekolah gratis sudah diusulkan sejak lama, namun hingga kini belum terealisasi,” ujarnya, menekankan pentingnya komitmen nyata.

Dhamroni juga menyoroti ketidakakuratan data dalam penyaluran insentif tenaga kesehatan, guru honorer, guru ngaji, dan kader posyandu.

“Program ini bagus, tetapi data dasarnya lemah. Kita tak ingin kasus UHC terulang,” katanya, mengingatkan pentingnya integrasi data antar-dinas.

Program “Satu Desa, Satu Duta Wisata” juga dikritik karena kurangnya kajian potensi desa.

“Harus jelas desa mana yang layak dan bagaimana strategi pembinaannya,” tegas Dhamroni.

Ia juga menyarankan optimalisasi potensi lokal seperti Fish Storage di Lingkar Timur dan revitalisasi pabrik gula tua di Wringin dan Watu Tulis sebagai destinasi wisata. Alokasi anggaran Rp5 juta per warung untuk revitalisasi warung rakyat juga dinilai tidak realistis.

Pansus DPRD mendesak agar RPJMD Sidoarjo 2025-2029 berpijak pada data yang akurat, berorientasi pada keadilan, dan didukung komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.