Pada pukul 10.00 WIB, perwakilan masyarakat diterima dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH. Acara dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Banyuasin, Dona Firmansyah Lubis, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Komando Distrik Militer, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Dalam sesi pemaparan, perwakilan masyarakat menyampaikan permohonan agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengambil langkah untuk mengajukan permohonan pelepasan aset tanah tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.
Alasan utama yang diajukan adalah lahan milik Pertamina tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan telah dihuni oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama.
Menanggapi usulan tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pujianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Terpadu sejak tahun 2023 untuk melakukan inventarisasi dan mengkaji permasalahan secara mendalam.
Data terbaru yang diperoleh menunjukkan terdapat 1.270 tapak bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 54,4 hektar yang menjadi objek klaim.
Bupati Banyuasin menegaskan komitmen yang tegas untuk tidak melakukan tindakan pengusiran terhadap masyarakat yang telah menempati lahan tersebut.
Beliau menyampaikan dua skema penyelesaian yang siap ditempuh: pertama, melalui jalur komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak PT Pertamina serta kementerian terkait untuk mencari solusi yang saling menguntungkan; dan kedua, sebagai opsi terakhir, melalui proses hukum perdata berupa gugatan ke pengadilan.
“Jika sudah ada keputusan pengadilan yang sah, tidak ada pihak yang dapat menolak atau mengabaikannya,” tegas Bupati.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Banyuasin menambahkan bahwa proses penanganan saat ini masih berada pada tahap pengukuran dan verifikasi data.
