Jakarta, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Republik Indonesia.
Langkah konkret ini menjadi bukti nyata upaya memaksimalkan potensi maritim demi terwujudnya Banyuasin yang Makmur, sejalan dengan tagline Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berlangsung di Ruang Rapat Orca, Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada Senin (27/04/2026).
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., beserta jajaran pejabat terkait.
Kerja sama ini merupakan manifestasi nyata dari visi dan misi pasangan Askolani-Netta (Asta) dalam upaya pelestarian serta optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Banyuasin.
Bupati Askolani menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah Banyuasin yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya,” tegas Askolani dalam keterangannya.
Potensi kekayaan alam di Kabupaten Banyuasin memang sangat luar biasa. Wilayah ini tercatat sebagai penghasil perikanan tangkap laut terbesar di Sumatera Selatan dengan capaian produksi mencapai ±49.410,543 ton per tahun.
Selain itu, produksi perikanan dari perairan umum daratan juga mencapai angka signifikan sebesar ±13.985,078 ton.
Tidak hanya itu, Banyuasin juga memiliki luas wilayah perairan darat terbesar serta pusat pengembangan perikanan budidaya yang unggul di kawasan Sungai Rengit.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan akan semakin tertib, terawasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal serta berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.
Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan nasional berbasis kemaritiman yang tangguh dan mandiri. (*/Sangkut)
