“Angka 81.5 bukan sekadar target angka, melainkan bukti nyata upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya pada acara Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12/2025).
Selain itu, pemimpin daerah ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengaduan masyarakat bernama ‘Lapor Bupati’.
“Platform ini menjadi sarana partisipasi publik yang mendorong keterbukaan dan memudahkan warga untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.
“Penguatan APIP adalah kunci utama. Dengan APIP yang kuat dan independen, pengawasan internal menjadi lebih efektif, sehingga deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dapat dilakukan dengan lebih cepat,” jelasnya.
Asmar memberikan apresiasi atas progres yang dicapai namun juga menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan pada area yang masih perlu dioptimalkan.
“Kami apresiasi kemajuan ini, namun fokus utama selanjutnya adalah pada peningkatan capaian Manajemen Aset Daerah (BMD) yang saat ini 59.7% dan Anggaran dengan 77.1%. Komitmen politik dari Pemkab OKI akan menjadi penentu keberhasilan upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh,” tutupnya.
