“Zona Integritas adalah indikator utama reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Setiap satuan kerja harus memastikan implementasinya berjalan nyata, bukan hanya pada dokumen, tetapi dalam praktik pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kombes Pol Budi Suryanto dalam arahannya.
Pemimpin tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh terjebak pada tataran administratif semata, melainkan harus tercermin secara nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas.
Forum evaluasi ini juga mendapatkan dukungan substansial dari Ombudsman Republik Indonesia, yang hadir untuk menyampaikan perspektif eksternal terkait upaya peningkatan mutu pelayanan publik.
Keterlibatan Ombudsman mencerminkan komitmen Polda Sumsel terhadap transparansi dan keterbukaan dalam menghadapi pengawasan luar, sekaligus menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar pelayanan sesuai harapan masyarakat.
Evaluasi yang melibatkan seluruh komponen utama di lingkungan Polda Sumsel diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan publik yang lebih seragam di seluruh wilayah hukum, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Langkah strategis ini juga berperan penting dalam mendukung stabilitas daerah melalui tata kelola organisasi yang profesional dan bertanggung jawab.
