Skandal Rp2,1 Miliar: Proyek Fiktif Guncang Dinas Kesehatan OKI

Beberapa kegiatan fiktif yang teridentifikasi antara lain Pelatihan Pelayanan ANC Persalinan, Nifas dan SHK (Rp242,98 juta), Pelatihan Edukasi Gizi pada 1000 HPK (Rp217,68 juta), dan Penguatan Upaya Kesehatan Usia Produktif dan Lansia (Rp167,45 juta).

Praktik Korupsi Sistemik: Mark-Up dan Kelebihan Pembayaran

Selain “ghost meetings”, BPK juga menemukan praktik mark-up biaya transportasi (Rp424.005.000,00) dan kelebihan pembayaran uang harian serta transportasi peserta (Rp79.940.000,00).

Meskipun dana ini telah dikembalikan, temuan ini menguatkan dugaan adanya praktik korupsi sistemik di Dinas Kesehatan OKI. PPK dan PPTK beralasan mengikuti “kebiasaan sebelumnya” dan “tidak memahami peraturan” sebagai pembenaran atas tindakan mereka.

Temuan BPK ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pengendalian anggaran di Dinas Kesehatan OKI. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA), PPK, dan PPTK dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.

Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bupati OKI menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk memproses kelebihan pembayaran Rp2.137.175.250,00 dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Namun, publik menuntut transparansi dan pertanggungjawaban hukum yang tegas atas skandal ini. Dana yang hilang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat OKI, bukan untuk memperkaya segelintir oknum. (DPD SWI/Deni/Red)