Acara yang diinisiasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi wadah strategis bagi para kepala desa se-Kabupaten OKI untuk berdiskusi dan mendapatkan arahan dalam mengelola keuangan desa secara lebih efektif dan akuntabel.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan
Workshop yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten pada Kamis, 7 Agustus 2025 ini, menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di tingkat nasional.
Di antaranya, Anggota DPD RI Hj. Amalia Sobli, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dr. Arman Sahri Harahap, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes Suherman, serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dalam sambutannya saat membuka acara, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang terus mengalir untuk pembangunan desa di OKI.
Ia menekankan bahwa desa adalah fondasi penting bagi kemajuan daerah dan negara.

“Desa ini adalah jantungnya bangsa. Pembangunan yang dimulai dari desa akan menentukan masa depan daerah dan negara kita,” tegas Muchendi.
Fokus pada Akuntabilitas dan Perencanaan Berbasis Data
Dengan 314 desa yang ada di wilayahnya, Pemkab OKI terus mendorong agar setiap desa semakin mandiri dan terarah dalam pengelolaan keuangan.
Bupati Muchendi menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data akurat serta pelaporan yang terintegrasi.
“Kami ingin tata kelola keuangan desa semakin tertib dan akuntabel. Data harus diperbarui, perencanaan harus matang, agar pembangunan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Ia berharap, dengan pengelolaan keuangan yang baik, program pembangunan di desa dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Kunci Sukses Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi dan Partisipasi
Workshop ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para kepala desa untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
Dengan tata kelola keuangan yang baik, desa-desa di OKI diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*/Red)