APBD OKI 2026 Disepakati Rp 2,4 Triliun: Fokus Infrastruktur dan Peningkatan SDM

DPRD dan Pemkab OKI Tandatangani KUA-PPAS, Prioritaskan Konektivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

DPRD, EKONOMI, OKI, PEMERINTAHAN2477 Dilihat
Spread the love
Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan Kabar baik bagi masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI)! Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI tahun 2026 telah disepakati sebesar Rp 2,4 triliun.

Kesepakatan ini dicapai melalui penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD OKI dan Pemerintah Kabupaten OKI.

Penandatanganan dokumen penting ini dilakukan oleh Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, didampingi Wakil Ketua I Febri Wardana, Wakil Ketua II Nanda, dan Wakil Ketua III Bambang Irawan, serta Bupati OKI H. Muchendi yang didampingi Wakil Bupati Supriyanto, pada Jum’at (15/8/2025) sore.

Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur dan SDM

Wakil Ketua II DPRD OKI, Nanda, menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2026 memprioritaskan sejumlah program strategis yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, SE., M.Si., menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD OKI, Jum’at (15/8/2025), untuk kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ilir./radarkeadilan.com

“Kebijakan umum ini sangat penting. Dengan kesepakatan rancangan KUA dan PPAS 2026, telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun,” ujar Nanda.

Menurutnya, sektor infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama yang akan direalisasikan pada tahun mendatang. Setelah penandatanganan MoU ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama komisi-komisi DPRD.

Wakil Bupati OKI Supriyanto, SH, membacakan laporan APBD dalam suasana khidmat Rapat Paripurna DPRD OKI, Jum’at (15/8/2025), sebagai langkah penting dalam perencanaan pembangunan daerah./radarkeadilan.com

“Semoga pembahasan berjalan lancar hingga tahap pengesahan APBD 2026,” harap Nanda.

banner"3000x250"title"3000x250"
Bagikan