Musi Banyuasin, Radar Keadilan – Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan resmi dilaksanakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, serta Kepala Sekolah di lingkungan pemerintah daerah tahun 2026, sebagai langkah strategis penataan organisasi dan peningkatan kapasitas birokrasi.
Acara berlangsung di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Sekayu, pada hari Kamis, 12 Maret 2026, dengan kehadiran unsur Forkopimda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah. Turut hadir Ketua TP PKK bersama jajaran pejabat daerah lainnya.
Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet, S.H. menegaskan bahwa pelantikan dan mutasi jabatan merupakan dinamika alami dalam organisasi pemerintahan, yang dilaksanakan untuk penataan struktur, penguatan kelembagaan, serta pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelantikan dan mutasi pejabat merupakan bagian dari kehidupan organisasi pemerintahan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sekaligus sebagai bagian dari pola pembinaan karier pegawai serta upaya meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar Bupati.
Penetapan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek esensial, antara lain kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan dan pelatihan, serta rekam jejak pengabdian terhadap daerah.
Pelantikan ini tidak hanya berfungsi sebagai penempatan pada jabatan tertentu, melainkan sebagai upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan daerah secara menyeluruh.
“Pelantikan ini harus dimaknai dari sudut kepentingan organisasi dan pelayanan publik, bukan sekadar penempatan figur pada jabatan tertentu,” tegasnya.
Secara khusus, Bupati mengharapkan Sekretaris Daerah yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta komitmen tinggi dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah dan mempercepat program pembangunan di wilayah Musi Banyuasin.
Kepada para pejabat administrator, pejabat fungsional, serta kepala sekolah yang dilantik, Bupati meminta agar menjadi motor penggerak kebijakan pemerintah daerah di unit kerja masing-masing, membangun koordinasi yang solid antar perangkat daerah, menjaga integritas birokrasi, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.
“Bangun koordinasi yang baik, jaga integritas, dan tingkatkan kinerja organisasi agar tercipta birokrasi yang profesional, efektif, serta benar-benar melayani masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas seluruh perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Dengan kerja sama yang erat antar lembaga, Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu menjadi barometer pembangunan daerah di Sumatera Selatan bahkan tingkat nasional.
Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjauhi praktik pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Layani masyarakat dengan baik, penuh keikhlasan, dan jangan sampai ada pungutan liar. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara,” tandasnya.
Prosesi pelantikan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang handal dan bertanggung jawab, guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat Musi Banyuasin. (*/Desi)
