“Digitalisasi ini bukan sekadar langkah teknis dalam pengelolaan kehadiran, melainkan komitmen nyata untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas sumber tersebut.
Data hasil absensi elektronik akan dijadikan dasar utama dalam penilaian kehadiran, evaluasi kinerja berkala, pembayaran tambahan penghasilan pegawai, serta sebagai pertimbangan dalam pemberian sanksi maupun penghargaan.
Peningkatan disiplin yang diharapkan akan memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemantauan kehadiran yang lebih ketat diharapkan menjadikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, pasti, dan profesional.
“Dengan terwujudnya tata tertib kehadiran, pelayanan kepada masyarakat tidak akan lagi terganggu oleh masalah keterlambatan atau ketidakhadiran aparatur,” ucap sumber tersebut.
Sistem telah disiapkan untuk mendukung berbagai pola kerja yang diterapkan, mulai dari work from office, work from home, hingga work from anywhere.
Aparatur yang menjalankan tugas dengan pola kerja fleksibel tetap diwajibkan melakukan presensi sesuai dengan ketentuan kedinasan yang berlaku.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menambahkan, aplikasi juga akan mencatat kehadiran pada kegiatan apel bulanan, kegiatan dinas luar, serta pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur.
“Para aparatur yang menjalankan dinas luar daerah atau mengikuti kegiatan pelatihan tetap diwajibkan melakukan presensi melalui aplikasi yang telah disediakan,” jelas Kepala BKPSDM.
Penerapan sistem ini diidentifikasi sebagai bagian penting dari gerakan transformasi digital birokrasi yang bertujuan pada peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
“Penerapan sistem absensi elektronik diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja aparatur, yang pada akhirnya akan berujung pada pelayanan publik yang lebih optimal dan memuaskan,” ungkap Kepala BKPSDM.
