Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan – Menjelang keberangkatan mengikuti Musyawarah Nasional II Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) sekaligus peringatan Hari Pers Sedunia 2026 yang akan digelar di Boyolali, Jawa Tengah pada 18 hingga 21 Mei mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SWI Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.
Ketidakpuasan itu muncul menyusul pemberian dukungan yang dinilai jauh dari wajar, tidak mencerminkan penghargaan terhadap profesi wartawan, serta bertentangan dengan semangat kemitraan yang seharusnya terjalin antara pemerintah dan insan pers.
Agenda nasional tersebut menjadi momen strategis bagi seluruh jurnalis dari berbagai penjuru Tanah Air untuk memperkokoh persatuan organisasi, meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalistik, serta meneguhkan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra andal pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
Dalam rangka memastikan keikutsertaan pengurus dan anggotanya dalam kegiatan yang bernilai tinggi tersebut, DPD SWI OKI telah menyampaikan usulan dukungan kepada salah satu OPD setempat, sebagai wujud upaya membangun sinergi yang saling menguatkan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
Namun harapan untuk mendapatkan dukungan yang layak dan mencerminkan kepedulian berujung pada kekecewaan.
Bantuan yang disalurkan oleh instansi tersebut hanya berjumlah Rp50.000,00—nilai yang dinilai sangat tidak sebanding dengan peran yang selama ini dijalankan oleh organisasi pers di daerah.
“Sesungguhnya kami tetap bersyukur atas perhatian yang diberikan. Namun persoalan pokoknya bukan terletak pada besar atau kecilnya jumlah yang diserahkan, melainkan pada penghargaan, penghormatan, serta pengakuan nyata terhadap keberadaan organisasi pers dan profesi wartawan yang telah turut serta membangun daerah ini,” tegas salah seorang pengurus DPD SWI OKI pada Jumat, 8 Mei 2026.
Menurutnya, jumlah yang diserahkan sama sekali tidak menggambarkan kesungguhan maupun kepedulian instansi tersebut terhadap peran strategis wartawan yang secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan sosial, menyebarluaskan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan melalui karya jurnalistik yang objektif dan bertanggung jawab.
Pihak SWI OKI juga menyatakan sangat menyayangkan sikap serta kebijakan yang diambil, yang dinilai tidak sejalan dengan tata krama birokrasi yang baik maupun semangat menjalin kemitraan yang setara.
Hal ini terasa semakin ironis mengingat OPD yang bersangkutan merupakan instansi besar yang dipimpin dan dikelola oleh para pejabat berpendidikan serta memiliki kapasitas dan wawasan luas dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana.
“Kami sangat kecewa jika keberadaan organisasi wartawan masih dipandang sebelah mata, seolah tidak memiliki arti yang berarti. Padahal selama ini pers selalu menjadi mitra setia pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan publik, hingga berbagai hal yang menjadi kebutuhan warga,” lanjut pengurus tersebut dengan nada tegas.
Sebagai sikap tegas dalam menjaga harga diri serta kehormatan profesi jurnalistik yang mulia, DPD SWI OKI akhirnya memutuskan untuk menolak penerimaan bantuan tersebut.
Keputusan ini diambil bukan semata-mata karena nilai yang diberikan, melainkan sebagai penegasan bahwa pers tidak dapat dinilai hanya dari sisi materi, melainkan dari pengakuan atas peran dan tanggung jawab yang diemban.
DPD SWI OKI menegaskan dengan tegas bahwa wartawan bukanlah sekadar pelengkap dalam setiap kegiatan seremonial pemerintahan, melainkan pilar penting yang berfungsi menjaga keterbukaan informasi, melakukan pengawasan sosial secara konstruktif, serta menjaga kelangsungan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan di daerah.
Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan hubungan kemitraan yang harmonis, saling menghargai, serta saling mendukung antara unsur pemerintahan dan insan pers agar tercipta iklim kerja yang kondusif.
Momentum peringatan Hari Pers Sedunia 2026 sepatutnya menjadi cerminan sekaligus titik tolak pemikiran bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten OKI, untuk semakin memperkuat jaminan kebebasan pers, meningkatkan standar profesionalisme jurnalistik, serta menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap setiap karya dan perjuangan insan pers dalam menjalankan tugasnya.
DPD SWI OKI pun menyampaikan harapan tulus agar ke depannya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI dapat bersikap lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih peka dalam membangun komunikasi serta menjalin kemitraan yang setara dengan organisasi pers.
Sebab, keselarasan dan kerja sama yang baik antara pers dan pemerintah terbukti mampu melahirkan dampak positif yang nyata bagi kemajuan daerah serta terwujudnya keterbukaan informasi publik yang menjadi hak seluruh warga negara.
Meski sempat menghadapi kekecewaan dan berbagai keterbatasan, DPD SWI OKI menegaskan tetap akan berangkat dan berpartisipasi penuh dalam Musyawarah Nasional II SWI serta peringatan Hari Pers Sedunia 2026.
Langkah ini merupakan bukti nyata dari tekad kuat organisasi untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas profesionalisme, memperkokoh persatuan antarwartawan, serta memastikan pers tetap berdiri tegak sebagai kekuatan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyarakat luas.
Sikap ini sekaligus menjadi pengingat bahwa nilai luhur profesi jurnalistik tidak akan pernah bisa diukur dengan jumlah materi yang diberikan, melainkan dari dedikasi, integritas, dan peran nyata yang terus dihadirkan bagi kemajuan bangsa. (*/Tim SWI OKI)
