OKI Terpilih Gelar Sekolah Rakyat Tahap Kedua, Kesiapan Pemda Jadi Pilar Utama Keberhasilan

Pembangunan di Kawasan Teluk Gelam Dimulai, Target Beroperasi Tahun Ajaran 2026/2027 untuk Bantu Putus Rantai Kemiskinan

Spread the love
Ogan Komering Ilir, Radar Keadilan Langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan mulai terealisasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dengan pemancangan perdana tiang pancang di kawasan Teluk Gelam pada Selasa (23/12/2025), yang disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi daerah dan pusat.

Kabupaten OKI menjadi salah satu dari tiga daerah di Sumatera Selatan yang memenuhi persyaratan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, bersama Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Ilir.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, SH., MH memberikan sambutan pada acara sosialisasi awal dimulainya pelaksanaan kegiatan Sekolah Rakyat tahap 2 Provinsi Sumatera Selatan di Teluk Gelam, OKI, pada bulan Desember 2025. Acara yang bekerja sama dengan PT. Deta Decon dan didukung Kementerian PU ini bertujuan menyampaikan pentingnya program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu.|radarkeadilan.com
Pemenuhan syarat tersebut terutama didasarkan pada penyediaan lahan dengan status clean and clear serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Sumsel, Ayu Juwita, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua difokuskan pada pembangunan dari awal, berbeda dengan tahap pertama yang masih bersifat rintisan melalui rehabilitasi dan renovasi bangunan milik Kementerian Sosial atau Dinas Sosial.

“Pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini melayani jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan pemerintah daerah yang menyiapkan lahan, sedangkan Kementerian PU bertanggung jawab pada perencanaan desain dan pelaksanaan pembangunan fisik,” ujar Ayu Juwita.

Ia menambahkan bahwa idealnya setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Sekolah Rakyat, namun realisasinya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah – terutama dalam menyediakan lahan minimal enam hektare dengan status hak pakai milik pemerintah dan bebas masalah hukum. Di OKI sendiri, lahan yang disiapkan mencapai 10 hektare di kawasan objek wisata Teluk Gelam.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di daerahnya, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan sarana.

“Ada harapan baru bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan sarana pendidikan. Kami mendesak percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada pertengahan 2026,” tegas Deru, sambil meminta komitmen penuh pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek tepat waktu.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, SH., MH (kiri, baju hijau bertali pengaman) dan Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, SE., M.Si (tengah, seragam pramuka coklat) menyaksikan proses pemancangan perdana tiang pancang Sekolah Rakyat tahap kedua di kawasan Teluk Gelam, OKI, Selasa (23/12/2025). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan bagi anak-anak kurang mampu.|radarkeadilan.com
Sementara itu, Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menyatakan optimisme bahwa pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu enam bulan.

Ia menjelaskan bahwa dukungan terhadap program strategis nasional tersebut telah dibuktikan dengan kelengkapan seluruh persyaratan, terutama kesiapan lahan.

“Dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo ini kami buktikan dengan melengkapi seluruh persyaratan pendirian Sekolah Rakyat terutama kesiapan lahan yang clean and clear,” kata Muchendi.

Untuk perekrutan siswa dan tenaga pengajar, Muchendi mengungkapkan bahwa fokus diberikan pada anak dari keluarga miskin ekstrem.

Proses seleksi tidak melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah biasa, melainkan melalui verifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) dan pengecekan lapangan untuk memastikan kelayakan kebutuhan pendidikan.

“Kami berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten OKI mampu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan dan muliakan saudara kita yang kurang mampusebuah harapan yang juga menjadi landasan awal pelaksanaan program ini di daerah kami,” pungkas Muchendi(*/Red)

Bagikan

BERITA TERKAIT