Bupati OKI, H. Muchendi, menyoroti kondisi kesejahteraan yang justru mengalami penurunan signifikan meski status kepegawaian telah berubah, yang berpotensi mengancam kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Muchendi menjelaskan, peralihan status dari tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.
Sebaliknya, banyak guru yang justru kehilangan hak atas tambahan penghasilan karena aturan batas minimal jam mengajar.
“Saat masih berstatus honorer, guru bersertifikat yang memenuhi syarat jam mengajar bisa memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Namun, setelah menjadi PPPK paruh waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diterima,” ungkap Muchendi saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI, Jumat (17/4).
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa terdapat lebih dari 600 guru PPPK paruh waktu di OKI yang terdampak kebijakan tersebut.
Kondisi fiskal daerah yang terbatas juga menjadi kendala utama bagi pemerintah kabupaten untuk menaikkan besaran gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami mendorong adanya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat agar kesejahteraan guru PPPK paruh waktu dapat ditingkatkan secara signifikan,” tegasnya.
Aspirasi serupa disampaikan langsung oleh perwakilan guru. Napeon, perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) OKI, menilai perubahan status ini justru merugikan.
Menurutnya, terdapat ironi mendalam di mana guru dituntut mencetak sumber daya manusia unggul, namun di sisi lain kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga akibat aturan 24 jam mengajar yang memberatkan.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak para pendidik.
