Martapura, Radar Keadilan – Kolaborasi strategis antara PT PLN (Persero) ULP Martapura dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Sosial Kabupaten OKU Timur diwujudkan melalui rapat koordinasi yang digelar pada hari Rabu, 10 Maret 2026, di Kantor BPS OKU Timur.
Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentu kebijakan dan pemanfaatan layanan publik yang tepat sasaran.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan sistem pendataan terintegrasi lintas kementerian yang menyatukan informasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Program Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga Ekonomi (P3KE) Bappenas, Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta data sosial-ekonomi BPS.
Sistem ini berperan sebagai basis data nasional untuk pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara objektif, penetapan status kesejahteraan rumah tangga, dan penentuan kelayakan seluruh jenis bantuan sosial.
Manajer PLN ULP Martapura, Cahyadi Rukmantara, menyampaikan pentingnya sinergi lintas institusi dalam menyelaraskan data pelanggan listrik dengan data kemiskinan.
“Kolaborasi ini memastikan data pelanggan PLN sinkron dengan data kesejahteraan sosial di OKU Timur. Validasi melalui DTSEN akan memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara terpercaya,” jelasnya.
Perwakilan BPS OKU Timur menjelaskan peran lembaga tersebut mencakup penyediaan data dasar, proses validasi, serta pendampingan teknis untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.
Bappeda berperan mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, sedangkan Dinas Sosial memastikan integrasi data lapangan agar penyaluran bantuan sosial tetap akurat dan tepat sasaran.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan mempercepat proses pemutakhiran data di wilayah OKU Timur, selaras dengan program nasional yang mengedepankan tata kelola bantuan sosial transparan dan berbasis data tunggal.
Langkah kolaboratif ini menjadi bukti komitmen bersama seluruh pihak dalam menyajikan data yang akurat, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (*/Yos)
