Lampung, Radar Keadilan – Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen penuh mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan instrumen keuangan berbasis pasar, yakni Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Obligasi dan Sukuk Daerah bagi pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang berlangsung di Hotel Mercure, Bandar Lampung, pada Senin (18 Mei 2026).
Acara yang dibuka secara resmi sekaligus menjadi wadah berbagi wawasan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani, S.T., M.M., ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., MBA., IPU., ASEAN.Eng. Kehadiran beliau mewakili Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M.Si., serta para Sekretaris Daerah dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Dalam paparannya, Ir. Erwin Ibrahim menjelaskan definisi mendasar dan fungsi strategis dari kedua instrumen keuangan tersebut bagi kemajuan daerah.
“Obligasi Daerah merupakan surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan utama membiayai pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Sementara itu, Sukuk Daerah adalah surat berharga yang diterbitkan berlandaskan prinsip syariah, yang menjadi bukti kepemilikan atas aset yang dijadikan dasar penerbitannya,” urai Erwin dengan jelas.
Lebih lanjut ia menekankan bahwa kedua instrumen ini berfungsi sebagai alternatif sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Instrumen ini dibuka bagi seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, guna mendanai pembangunan infrastruktur vital dan fasilitas publik yang bermanfaat luas bagi masyarakat.
“Penerapan Obligasi dan Sukuk Daerah merupakan bentuk terlibatnya masyarakat dalam pembangunan daerah. Melalui pembelian surat berharga ini, masyarakat turut berperan serta sekaligus memperoleh keuntungan imbal hasil, di samping manfaat langsung dari tersedianya infrastruktur yang berkualitas, didukung pula oleh kerangka regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat,” tambah Erwin.
Berbagai proyek strategis yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama pendanaan melalui skema ini.
Di antaranya meliputi pembangunan jalan tol daerah, pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan pasar induk, hingga pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan tekadnya untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Penerapan instrumen keuangan inovatif ini membuka peluang baru bagi pembiayaan belanja daerah yang lebih beragam, terukur, dan berkelanjutan, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Inisiatif ini menjadi tonggak penting transformasi pengelolaan keuangan daerah, yang tidak hanya memperkuat struktur pendanaan pembangunan, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. (*/Sangkut)
